PENEGAKAN HUKUM DALAM PILKADA

Memasuki tahun politik 2018/2019, KPK dengan gencar mengusut dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah baik petahana maupun calon baru.  Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan Pilkada sangat rentan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, mahar politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada yang tidak murah, dapat menjadi penyebab utamanya.

Lantas, bagaimana dampak pengungkapan dugaan korupsi calon kepala daerah terhadap proses persiapan Pilkada Serentak 2018/2019? Apakah calon tersebut akan dinyatakan gugur, atau tetap bisa mengikuti Pilkada? Bagaimana penegakkan hukumnya? 

Penyelenggara tidak pernah meminta adanya penundaan proses hukum calon kepala daerah yang terlibat korupsi, namun Pemerintah menyarankan kepada KPK dan Polri untuk menunda pengusutan dugaan korupsi calon kepala daerah, sampai Pilkada selesai dihelat. Tujuannya agar masyarakat tahu, siapa calon pemimpin yang mereka pilih apakah terjerat penegakkan hukum atau tidak. Sehingga akan terlihat faktor-faktor apa saja seseorang tetap memilih salah satu calon kepala daerah walaupun sedang menjalani penegakkan hukum. Sehingga kedepan dapat menjadi masukan dan tindakan apa yang dapat diambil oleh penyelenggara Pemilu.

Yang dilakukan pemerintah itu sifatnya adalah himbauan. Menunda bukan berarti menghentikan perkara. Himbauan pemerintah tersebut agar KPK tidak dibilang sedang berpolitik dan menghindari kesan bahwa KPK mengganjal calon kepala daerah yang akan maju Pilkada dengan kasus dugaan korupsi. Selama ini  KPK telah membuat penyelenggara pemerintahan menjadi transparan. Seleksi Pilkada itu ada di partai politik sehingga ini hanya persoalan waktu. Kedepan akan ada pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat dan menelan biaya besar sehingga bisa tersendat apabila ada proses hukum. 

"Mungkin maksudnya pemerintah agar tidak terjadi kegaduhan, apabila itu tujuannya maka bisa dipahami"

Namun sebenarnya penegakkan hukum tidak bisa ditunda, karena akan timbul dampak yang berbahaya. Sehingga KPK tetap bersikukuh, untuk tetap memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah. Dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bayangkan jika calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi akhirnya memenangkan Pilkada, sehingga 99 persen Pilkada di Indonesia berlangsung tidak adil. Ingat, di negara lain tidak ada calon kepala daerah yang bermasalah akan dilantik.

Cukup disayangkan adanya permintaan penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah yang terlibat korupsi, hanya karena dia sedang ikut kontestasi Pilkada. Proses penegakkan hukum oleh KPK, perlu mendapatkan apresiasi. Di satu sisi, lakukan penegakan hukum tersebut secara alamiah. Perlu diingat bahwa masyarakat tidak terlibat dalam proses pencalonan kepala daerah yang bermasalah. Sehingga diperlukan jalan tengah dengan dibuatnya peraturan perundang undangan kepada partai politik untuk dapat mengganti calon dengan yang lain daripada harus mengambil resiko membiarkan orang yang bermasalah memenangkan pilkada.

Aturan yang ada sekarang sudah cukup bagus namun KPU harus berhati-hati dalam memverifikasi seluruh dokumen yang diterima, serta tanggapan atau isu dari masyarakat juga tidak dapat dikesampingkan.

Sebenarnya dari pemilu ke pemilu, regulasi makin baik. Negara yang paling lengkap penyelenggaraan Pemilu itu ada di Indonesia. Hal-hal detail sangat diperhatikan mulai dari kotak suara, dsb. Jika ada masalah pasca pelantikan, ini menjadi tanggung jawab bersama. Banyak negara yang mau belajar tentang pemilu di Indonesia. Pemilu ini, bukan hanya prosesnya yang harus baik, namun juga hasilnya pun harus baik. Bahkan setelahnya pun juga harus tetap baik.